Kudeta pertama dalam sejarah Indonesia berdiri

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan diproklamirkan oleh Ir Soekarno dan Drs Moh Hatta. Namun dalam perjalanannya, walaupun Indonesia merdeka pada tahun 1945, setelah kemerdekaan bukan berarti bangsa Indonesia telah bebas, tapi banyak sekali hal – hal yang mengganggu kedaulatan RI. Baik itu dari luar, kembalinya Belanda ataupun dari dalam yakni kudeta. Akan tetapi dari semuanya, kudeta yang pertama kali dialami oleh Indonesia sekitar tahun 1946.

Percobaan perebutan kekuasaan Presiden Soekarno yang terjadi di Yogyakarta. Bermula dari sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi dan tidak menyetujui politik diplomasi (perundingan) yang ditempuh Kabinet Sjahrir. Kelompok ini tidak puas terhadap nota jawaban Sjahrir kepada Belanda yang hanya menuntut pengakuan kedaulatan RI secara de facto atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan menuntut kedaulatan RI 100 persen (kedaulatan penuh).

Ketegangan antara Kabinet Sjahrir dan kelompok oposisi semakin meruncing. Rencana kudeta dilancarkan kelompok Persatuan perjuangan dengan cara menculik anggota-anggota Kabinet Sjahrir telah diketahui oleh pemerintah. Pada tanggal 23 Maret 1946, tokoh-tokoh kelompok Persatuan Perjuangan, antara lain Tan Malaka. Mr. Subardjo, dan Sukarni, serta beberapa tokoh lainnya, ditangkap. Tetapi usaha kudeta tetap saja berjalan.

Tanggal 27 Juni 1946 terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo, dan beberapa tokoh kabinet lainnya. Keadaan semacam ini sangat membahayakan negara sehingga tanggal 28 Juni 1946, Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya. Tanggal 29 Juni 1946 seluruh kekuasaan diserahkan kepada Presiden Sukarno.

Berkat imbauan Presiden Sukarno dengan pidatonya yang dipancarkan melalui radio, kelompok yang menculik tokoh-tokoh Kabinet Sjahrir dibebaskan. Meskipun demikian, usaha kudeta tetap saja terjadi.

Tanggal 3 Juli 1946, pelaku utama kudeta, Mayor Jenderal Sudarsono yang bersimpati terhadap perjuangan kelompok Persatuan perjuangan datang menghadap Presiden Soekarno. Ia beserta rekan-rekannya menyodorkan empat naskah berisi maklumat kepada presiden untuk ditandatangani. Isinya menyebutkan agar: (1) Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir; (2) Preslden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik; (3) Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah); (4) Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).

Maklumat pada hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan kepada para pengikut kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Tetapi Presiden Sukarno tidak menerima maklumat tersebut. Pada saat itu juga Mayor Jenderal Sudarsono beserta rekannya ditangkap. Empat belas orang yang diduga terlibat dalam usaha kudeta diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung. Tujuh terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Dalam persidangan pengadilan tersebut, selain Mayor Jenderal Sudarsono, Mr. Muhammad Yamin juga dipersalahkan memimpin percobaan kudeta. Mereka kemudian dijatuhi hukuman empat tahun. Lima terdakwa lainnya dihukum 2-3 tahun. Tetapi mereka semuanya dibebaskan dengan grasi Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1948, pada peringatan hari proklamasi yang ketiga.

sumber : sejarahri.com